Resume PMK-44/2020

🎉 Wajib Pajak Penerima Insentif 🎉

1️⃣ Insentif PPh 21, 22, 25, dan PPN

⏩ Mempunyai KLU sesuai lampiran, dengan ketentuan:

• KLU sesuai SPT 2018, atau
• KLU berdasarkan MFWP untuk WP terdaftar setelah 2018, instansi pemerintah (PPh 21), atau WP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan (PPN);

⏩ telah ditetapkan sbg perusahaan KITE (ditetapkan melalui KMK); atau

⏩ telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

2️⃣ Insentif PPh Final : WP peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 23/2018

💠 Insentif PPh 21 💠

1️⃣ Jenis Insentif: PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pegawai dengan kriteria tertentu. Pengecualian: Penghasilan yang diterima pegawai berasal dari APBN/APBD (karena sdh DTP juga)

2️⃣ Kriteria pegawai yang mendapatkan PPh 21 DTP:-Punya NPWP;-Penghasilan Bruto tetap dan teratur pada bulan tsb jika disetahunkan tidak lebih dari Rp200jt (sekitar 16,6jt per bulan).

3️⃣ Jangka waktu berlakunya insentif: sejak Masa Pajak April 2020 (atau masa pajak saat pemberitahuan disampaikan) s.d. Masa Pajak September 2020;

4️⃣ Mekanisme:

• Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, dilampiri: KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
• Jika tidak memenuhi kriteria, Ka KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh 21 DTP;
• PPh 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja saat pembayaran penghasilan ke pegawai, dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak;
• Jika SPT Tahunan 2020 pegawai yang menerima insentif berstatus LB, kelebihan tersebut tidak dapat dikembalikan;
• PPh 21 DTP wajib dibuatkan SSP/cetakan kode billing yg dibubuhi dgn cap/tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”;
• Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id + SSP/kode billing PPh 21 DTP, *paling lambat: tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.*

💠 Insentif PPh Pasal 22 Impor 💠

1️⃣ Jenis Insentif: Pembebasan PPh 22 Impor, dengan penerbitan SKB

2️⃣ Jangka waktu berlakunya insentif: sejak tanggal SKB terbit s.d. 30 September 2020

3️⃣ Mekanisme:

• WP mengajukan SKB melalui laman www.pajak.go.id, dilampiri: KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
• Kepala KPP menerbitkan: SKB PPh 22 impor (jika memenuhi kriteria) atau Surat Penolakan (jika tidak memenuhi kriteria)
• Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, paling lambat:

✅Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020

✅Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020

💠 Insentif PPh Pasal 25 💠

1️⃣ Insentif yang diberikan: pengurangan sebesar 30% x PPh 25 yang seharusnya terutang (sesuai ketentuan perhitungan PPh pasal 25)

2️⃣ Jangka waktu berlakunya insentif: sejak Masa pajak saat pemberitahuan pengurangan disampaikan (mulai 1 April) s.d. Masa Pajak September 2020;

3️⃣ Mekanisme:

• WP menyampaikan pemberitahuan pengurangan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id;
• Jika tidak memenuhi kriteria, Ka KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh 25;
• WP harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, paling lambat:

✅ 20 Juli 2020 (untuk masa pajak April - Juni 2020)

✅ 20 Oktober 2020 (Masa pajak Juli – September 2020)

💠 Insentif PPN 💠

1️⃣ Insentif yang diberikan: Restitusi melalui pengembalian pendahuluan PKP berisiko rendah pasal 9 ayat (4) UU PPN.

2️⃣ Kriteria: menyampaikan SPT Masa PPN LB restitusi dengan jumlah LB paling banyak Rp5 Miliar

3️⃣ Jangka Waktu Berlakunya: SPT Masa PPN berstatus LB (termasuk pembetulan) Masa Pajak April s.d. September 2020 *dan* disampaikan paling lama 31 Oktober 2020

4️⃣ Mekanisme:

• PKP melampirkan KMK penetapan perusahaan yg mendapat fasilitas KITE atau KMK izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dalam SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan;
• PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan PKP berisiko rendah;
• DJP tidak menerbitkan penetapan secara jabatan PKP berisiko rendah;
• KLU harus sesuai lampiran F atau fasilitas KITE masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi

5️⃣ Tata cara pengembalian pendahuluan dilakukan sesuai PMK yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

💠 Insentif PPh Final 💠

1️⃣ Jenis Insentif : PPh Final Ditanggung Pemerintah

• Untuk yang seharusnya disetor sendiri ➡️ tidak disetor
• Untuk yang seharusnya dipotong/dipungut ➡️ tidak dipotong/dipungut

2️⃣ Jangka Waktu Berlaku : Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak September 2020

3️⃣ Mekanisme:

• WP (baik yg sudah punya S-Ket PP 23 maupun belum) mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. (S-Ket tsb akan tetap berlaku sebagai S-Ket PP 23 meskipun jangka waktu berlakunya insentif sudah selesai)
• Tata cara pengajuan dan penerbitan S-Ket sesuai prosedur S-Ket PP 23;
• Pemotong/pemungut harus membuat SSP/cetakan kode billing yg dibubuhi dgn cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”;
• WP harus menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh termasuk transaksi dengan pemotong/pemungut;
• Laporan Realisasi + SSP/cetakan kode billing disampaikan paling lambat: tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
• S-Ket harus ada sebelum laporan realisasi karena insentif diberikan berdasarkan laporan realisasi.

RvP