Ringkasan SE-15
we arePHai Rusjdin, [28.08.18 11:33]
ini lengkapnya
#Kebijakan Pemeriksaan
#SE-15/PJ/2018
13 Agustus 2018
beberapa hal yang sempat ditulis
dari mbolak-mbalik SE-15
#disclaimer
Catetan ini hanya untuk memudahkan dalam memahami bbrp bagian dari SE-15. Untuk referensi lengkap dan resminya, silakan kembali ke SE-15.
*SINGKATAN/PENGERTIAN:*
*rik*: pemeriksaan
*riksus*: pemeriksaan khusus
*FPP*: fungsional pemeriksa pajak
*P3*: petugas pemeriksa pajak (non FPP, PNS DJP, ditunjuk dg KEP Kepala UP2)
*dafnom*: daftar nominatif
*DSP3*: daftar sasaran prioritas penggalian potensi (daftar WP yg akan dilakukan penggalian potensi tahun berjalan baik berupa pengawasan maupun pemeriksaan)
*DSPP*: daftar sasaran prioritas pemeriksaan (diambil dari DSP3)
*Anris*: analisis risiko
*Komite*: komite perencanaan pemeriksaan (kanwil & pusat)
*p.l.*: paling lambat
A. PENGUSULAN PEMERIKSAAN
1. USUL PEMERIKSAAN MELALUI DSP3 dan DSPP.
Usul rik rutin tertentu dan riksus seluruh jenis pajak (all taxes) dilakukan melalui pembuatan DSP3 dan DSPP.
*Pemeriksaan rutin tertentu* yaitu:
a. WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan (Pasal 17C/17D UU KUP dan Pasal 9(4c) UU PPN)
b. WP yg menyampaikan SPT rugi
c. WP yg melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan dan/atau penilaian kembali aktiva tetap
Penyusunan daftar WP dalam bentuk *Peta kepatuhan dan DSP3* yang dilampiri *Kertas Kerja Analisis* serta pembuatan *Berita Acara (BA) Pembuatan Peta Kepatuhan dan DSP3*, paling lambat *akhir Januari*.
*Peta kepatuhan*
isi/konten dari peta kepatuhan, antara lain kepatuhan wp berdasarkan KLU (sektor/subsektor/industri), letak geografis, PDRB dan/atau fakta lapangan.
BA di ttd oleh:
Kepala KPP
Kasi pdi
Kasi waskon II, III dan IV
Kasi eksten
Kasi pemeriksaan
Ketua kelompok (spv)
DSP3 berisi daftar WP yang akan dilakukan penggalian potensi berupa kegiatan pengawasan maupun kegiatan pemeriksaan.
Setiap WP yang masuk dalam DSP3 harus dibuatkan Kertas Kerja Analisis DSP3.
Tabel DSP3 memuat a.l.:
a) identitas wp
b) masa/tahun pajak
c) indikasi ketidakpatuhan
d) modus ketidakpatuhan
e) nilai potensi (Rp)
f) ketertagihan, dan
g) rencana usulan (apakah pengawasan atau pemeriksaan).
Berdasarkan DSP3, dibuat DSPP untuk WP yg akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.
Untuk WP dalam DSP3 yang tidak masuk DSPP, akan ditindaklanjuti melalui kegiatan *pengawasan* atau usulan *riksus single tax/bbrp jenis pajak*.
Selanjutnya DSPP (dengan dilampiri BA) disampaikan ke Kanwil scr periodik dan bertahap:
a Tahap I: p.l. akhir FEBRUARI
b. Tahap II: p.l. akhir MEI
c. Tahap III: p.l. akhir AGUSTUS
Komite di Kanwil membahas, menyetujui/menolak, dan meneruskan ke Dit P2:l scr bertahap:
a. Tahap I: p.l akhir MARET
b. Tahap II: p.l. akhir JUNI
c. Tahap III: p.l. akhir SEPTEMBER
Komite di Pusat membahas dan menyetujui/menolak usulan DSPP.
Dalam hal disetujui, diterbitkan instruksi/persetujuan pemeriksaan all taxes yang pemeriksaannya akan dilakukan oleh FPP.
Penerbitan instruksi dilakukan secara bertahap:
a. Tahap I: p.l. awal Mei
b. Tahap II: p.l. awal Agustus
c. Tahap III: p.l. awal November
Dalam hal DSPP ditolak, diterbitkan pemberitahuan penolakan usulan.
========================
TIMELINE DSP3 dan DSPP:
1. Persiapan
a. Pembuatan Kertas Kerja Analisis DSP3, yang meliputi:
1). WP yg mendapat pengembalian pendahuluan (Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP serta Pasal 9 (4c) UU PPN)
2). WP SPT menyatakan rugi
3). WP yg melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan dan/atau penilaian kembali aktiva tetap
4). WP yang akan diusulkan pemeriksaan khusus all taxes.
b. penyiapan konsep peta kepatuhan WP berdasarkan KLU (sektor/subsektor/industri), letak geografis, dan data/fakta lapangan
2. Paling lambat *akhir JANUARI*
a. Pembuatan peta kepatuhan dan DSP3
b. Penandatanganan Berita Acara Pembuatan Peta Kepatuhan dan DSP3 (oleh Kakap, Kasi Waskon, Kasi Eksten, Kasi Pemeriksaan, Kasi PDI dan SPV).
3. Paling lambat *akhir FEBRUARI*
a. Penyusunan DSPP Tahap I
b. Penyampaian DSPP Tahap I Ke Kanwil (dilampiri dengan BA Pembuatan Peta Kepatuhan & DSP3)
4. Paling lambat *akhir MEI
PHai Rusjdin, [28.08.18 11:33]
*
a. Penyusunan DSPP Tahap II
(termasuk WP SPT Rugi)
b. Penyampaian DSPP Tahap II (dilampiri dengan BA Pembuatan Peta Kepatuhan & DSP3)
5. Paling Lambat *akhir Agustus*
a. Penyusunan DSPP Tahap III
(termasuk WP SPT Rugi)
b. Penyampaian DSPP Tahap III (dilampiri dengan BA Pembuatan Peta Kepatuhan & DSP3)
========================
2. USULAN RIKSUS NON-ALL TAXES (single tax atau beberapa jenis pajak, PPh Potput dan/atau PPN, non-PPh Badan/OP) dilakukan
melalui tahapan:
a. Penyusunan anris
b. Pengusulan riksus (dilampiri anris) ke Kanwil.
c. Pembahasan oleh Komite Kanwil
d. Persetujuan atau Penolakan oleh Komite Kanwil
Dalam hal usulan disetujui, diterbitkan persetujuan pemeriksaan riksus single tax atau bbrp jenis pajak, yang pemeriksaannya akan dilaksanakan oleh *P3 Waskon pengusul*.
3. USULAN RIKSUS KETERANGAN LAIN DATA KONKRET
SE-15/2018 memberikan bbrp contoh data konkret (dakon) atau bukan dakon.
Pertimbangan dalam pembahasan usul riksus dakon:
a. data yang telah ditindaklamjuti dg SP2DK.
b. WP diketahui keberadaannya.
c. mempertimbangkan beban FPP dan efektivitas riksus.
d. memperhatikan kemungkinan terdapatnya data baru atau data selain dakon. Bila kemungkinan ada data lagi, pengusulan pemeriksaan melalui riksus single, bbrp atau all taxes.
Apabila diputuskan data merupakan dakon, maka tahapan pengusulan dan penugasan riksus-nya sbb:
a. Pembuatan *lembar analisis dakon*
(memuat a.l. jenis dakon, identifikasi dakon -no & tgl data, jenis pajak dan nilai potensi-, eksistensi wp, kegiatan yang telah dilakukan atas dakon, kemampuan membayar skp)
b. Pengusulan riksus dakon
c. Pembahasan usulan riksus dakon
d. Pembuatan risalah pembahasan dan BA pembahasan.
e. Persetujuan penugasan pemeriksaan oleh *Kepala KPP*.
f. Pemberitahuan pemeriksaan ke Kanwil DJP.
Riksus data konkret dilaksanakan oleh *P3 Waskon pengusul*.
4. USULAN PEMERIKSAAN RUTIN DAFTAR NOMINATIF (non-DSPP)
Tahapan:
a. Pembuatan Daftar Persediaan WP yg akan diperiksa rutin (cek spt LB, jenis pajak, masa/tahun pajak, perluasan pemeriksaan, tentukan pemeriksaan kantor atau lapangan)
b. Penyampaian Daftar Nominatif kepada Kepala KPP.
c. Penugasan pemeriksaan oleh Kepala KPP.
*PEMERIKSAAN RUTIN DAFNOM:*
a. SPT PPh Badan LB restitusi:
- bersifat wajib
- pemeriksaan all taxes
- diperiksa oleh FPP
- cek perluasan pemeriksaan ke tahun pajak sebelumnya:
bila terdapat kompensasi rugi dari tahun² sebelumnya, usulkan juga pemeriksaan rutin SPT rugi melalui DSP3 dan DSPP.
b. SPT PPN LB restitusi
- bersifat wajib
- pemeriksaan single tax
- sesuai masa pajak yg restitusi
- diperiksa oleh FPP
- cek perluasan pemeriksaan ke masa pajak sebelumnya:
a) bila terdapat kompensasi dari masa pajak sebelumnya dalam tahun pajak berjalan, usulan berupa rik rutin LB kompensasi single tax untuk masa pajak dalam tahun pajak berjalan.
b) bila terdapat kompensasi dari masa pajak dalam tahun pajak sebelumnya, usulan berupa riksus all taxes untuk satu tahun pajak sebelumnya, melalui DSP3 dan DSPP.
c. SPT PPN LB kompensasi yg *TIDAK TERKAIT* SPT PPN LB Restitusi
- pemeriksaan bersifat *prioritas*
- pemeriksaan berdasarkan prioritas atau pertimbangan Kepala KPP.
- pemeriksaan diprioritaskan pada:
1) terdapat data/info bhw SPT WP tidak benar
2) PKP non pedagang eceran yang melakukan penyerahan dg FP tidak lengkap
3) terdapat indikasi dan/atau pernah terbukti sbg penerbit/pengguna FP tidak sah, atau
4) memiliki pengurus/direksi yang sama dengan PKP yg terdapat indikasi dan/atau pernah terbukti sbg penerbit/pengguna FP tidak sah.
=> Dalam hal batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh *BELUM TERLAMPAUI*, pengusulan berupa *rik rutin LB kompensasi single tax dafnom KPP.*
=> Dalam hal batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh *TELAH TERLAMPAUI*, pengusulan berupa *riksus all taxes satu tahun pajak melalui DSP3 dan DSPP.*
d. WP yg melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau WP OP yg akan meninggalkan Indonesia selama²-nya.
- pemeriksaan bersifat *wajib*
- dapat berdasarkan permohonan atau informasi lain
- rik all taxes
- r
PHai Rusjdin, [28.08.18 11:33]
ik lapangan
- prioritas ke WP yg mengakhiri kegiatan usaha
5. USULAN PEMERIKSAAN RUTIN DSPP
a. Pemeriksaan Rutin atas WP yg telah mendapat pengembalian pendahuluan.
1) berdasarkan prioritas atau pertimbangan Kepala KPP
2) diprioritaskan terhadap Wajib Pajak/PKP yang memiliki potensi pajak signifikan.
3) Pengusulan oleh Kepala KPP dengan mempertimbangkan:
i. dilakukan secara periodik 2 tahun sekali;
ii. signifikansi nilai pengembalian pendahuluan; dan
iii. tingkat risiko ketidakpatuhan WP.
4) Pengusulan pemeriksaan terhadap WP/PKP selain sebagaimana dimaksud pada angka 3), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP.
5) Diusukan ke Kanwil DJP melalui DSP3 dan DSPP sesuai dengan tahapan penyampaian DSPP dan disertai dengan *analisis variabel* yang digunakan dalam penentuan Wajib Pajak yakni:
i) indikasi ketidakpatuhan tinggi,
ii) indikasi modus ketidakpatuhan Wajib Pajak,
iii) identifikasi nilai potensi, dan
iv) identifikasi kemampuan WP untuk membayar, serta
v) informasi beban pemeriksa pajak.
*Nilai potensi diisi dengan nilai pengembalian pendahuluan atau nilai potensi hasil analisis.*
Kanwil akan meneruskan ke Dit.P2.
6) usulan pemeriksaan adalah all taxes dan pemeriksaan lapangan.
b. Pemeriksaan Rutin atas SPT Rugi.
a) SPT Rugi adalah SPT Tahunan PPh OP atau PPh Badan yang menunjukkan adanya kerugian
fiskal pada bagian penghasilan neto fiskal.
b) pemeriksaan berupa all taxes & pemeriksaan lapangan
c) Kriteria:
i. kerugian dikompensasikan dengan penghasilan neto pada SPT
Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak berikutnya;
ii. kerugiannya paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; atau
iii. dalam SPT Tahunan PPh rugi tsb terdapat transaksi signifikan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
d) Nilai potensi diisi dengan nilai kompensasi kerugian WP.
e) Pengusulan pemeriksaan agar dilakukan pada lini masa (timeline)
pengusulan *DSPP Tahap II dan Tahap III* setiap tahunnya.
B. PERSETUJUAN/PENUGASAN
=> Dit. P2 berwenang:
menerbitkan instruksi/penugasan/persetujuan:
a. *riksus all taxes*, bbrp atau single tax
b. rik rutin wp tertentu (wp diberikan pengembalian pendahuluan, spt rugi, perubahan tahun buku/metode pembukuan, revaluasi)
c. rik tujuan lain
=> Kanwil DJP berwenang:
menerbitkan instruksi/penugasan/persetujuan:
a. riksus bbrp jenis pajak atau single tax
b. rik tujuan lain
=> KPP berwenang:
menerbitkan penugasan pemeriksaan:
a. riksus data konkret
b. rik rutin LB Restitusi, LB Kompensasi dan aksi korporasi (penggabungan, peleburan dan likuidasi)
c. rik tujuan lain (penerbitan/hapus npwp dan penetapan/cabut PKP, permohonan wp atau secara jabatan)
C. JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
1. Jangka waktu pemeriksaan (pengujian dan pembahasan/pelaporan) mengikuti ketentuan dalam PMK-17/2013 stdd PMK-84/2015. (cek Pasal 15, 16, 17 serta Pasal 81)
Pemeriksaan Menguji Kepatuhan=>
a. Rik lapangan:
6 bulan pengujian
2 bulan pembahasan&pelaporan,
dapat diperpanjang 2 bulan atau 6 bulan (conditional)
b. rik kantor
4 bulan pengujian
2 bulan pembahasan&pelaporan
dapat diperpanjang 2 bulan (conditional)
c. Rik dakon kantor
1 bulan pengujian
10 hari kerja bahas&lapor
tidak dapat diperpanjang
Pemeriksaan Tujuan Lain=>
Rik lapangan: 4 bulan
Rik kantor: 14 hari
tidak dapat diperpanjang.
Setelah jangka waktu pengujian dan perpanjangannya selesai, harus diterbitkan SPHP.
D. DALUWARSA PENETAPAN
Untuk masa pajak/tahun pajak yang telah daluwarsa penetapan, dalam LHP *tidak diusulkan penerbitan skp*, kecuali SKPLB.
E. PEMERIKSAAN ULANG (Rikul)
Rikul hanya dapat dilakukan berdasarkan:
a. Instruksi Dirjen Pajak (topdown)
b. Persetujuan Dirjen Pajak (bottomup)
Persyaratan Rikul (kumulatif):
a. terdapat data baru atau data yg semula belum terungkap;
b. pernah diterbitkan skp utk jenis pajak dan masa pajak/tahun pajak yang sama, DAN
c. penerbitan skp yang terdahulu melalui mekanisme pemeriksaan.
Termasuk rikul:
a. Terdapat data konkret baru untuk jenis pajak dan masa pajak yang telah diterbitkan skp.
b. Pemeriksaan all
PHai Rusjdin, [28.08.18 11:33]
taxes yang menemukan adanya data untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak atas pemeriksaan single/bbrp jenis pajak yang telah diterbitkan skp.
-----
cukup ya, sudah panjang..
mohon koreksi bila ada yg salah/kurang tepat.
bila ada keraguan, segera kembali ke SE-15/PJ/2018 ya...
salam hebat!
Hadi S
2018.08.24