Program Makan Link Alternatif LGO4D Telan Rp120 Triliun di Tahun Pertama
Rencana calon orang nomor 1 baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menurunkan makan siang dan susu free LGO4D di sekolah, akan menelan bayaran hingga 120 triliun rupiah pada tahun pertama, kata timnya, Rabu (21/2).
Prabowo telah membocorkan kemenangan dalam pemilihan penguasaan minggu lalu, sesudah penaksiran suara cepat yang dilakukan oleh semua lembaga pemeriksaan independen di TPS menyampaikan bahwa ia pro hampir 60 bayaran suara. Ganjaran pemilu dapat merilis bikinan resminya pada hari 20 Maret dan pemerintahan baru dapat dimulai pada Oktober.
Sejumlah analis telah memperingatkan bahwa biaya yang kudu dikeluarkan untuk mengucup sumpah usaha Prabowo, yaitu bonus makanan free untuk 82,9 juta anak, sangatlah mahal dan dapat merusak rekam tapak disiplin fiskal Indonesia. Timnya menyampaikan program ini dapat menelan tarif 450 triliun rupiah kurun mendapat tahap akhir pada tahun 2029.
Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini membutuhkan biaya retakan 100 triliun hingga 120 triliun rupiah untuk menyimpan makanan yang setimpal dan sehat, kata Budiman Sudjatmiko, zat senior LGO 4D tim ahli Prabowo, tanpa menyedekahkan rincian lebih lanjut.
Tim Prabowo menghitung pada tahap akhir, program ini per tahunnya akan memerlukan 6,7 juta ton Biji-bijian 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, satu juta ton ikan, empat juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman.
Rancangan program yang ada saat ini cakup kolaborasi dengan koperasi orang tani dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat menciutkan total harga program. Investor sangat melihat rincian program ini.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ditanya tentang upah dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam persuaan normal investor pada Rabu. Persuaan ini diselenggarakan oleh bank sentral pernah mengakhiri untuk memagari kelompok bunga tidak berubah dalam kebijakannya.
Warjiyo mengungkapkan bahwa Konstitusi yang menghalang defisit fiskal tahunan Indonesia melebihi tiga uang jasa PDB, dapat menjamin pengurusan kearifan fiskal dengan bijaksana.